Home > News > Economic > Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia di Trondheim dorong penguatan kerja sama bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim

Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia di Trondheim dorong penguatan kerja sama bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, memimpin Delegasi RI melakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Ola Elvestuen, di Hotel Britania, Trondheim, tanggal 1 Juli 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Siti  Nurbaya didampingi Dubes RI Oslo, Todung Mulya Lubis, Dirjen PPI, Dirjen KSDAE, dan pejabat-pejabat terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, serta Direktur Kemitraan.

Menteri Siti Nurbaya mengapresiasi kunjungan Menteri Ola Elvestuen ke Indonesia pada awal tahun 2019, dan menyampaikan selamat atas terpilihnya Menteri Ola Elvestuen sebagai Presiden United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-5.

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan informasi terbaru mengenai berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia yang ditandatangani tahun 2010 terkait Reducing Emission from Deforestaion and Forest Degradation (REDD+), serta isu-isu terkait The Role of Conservation, Sustainable Forest Management, dan Carbon Stock Enhancement.

Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dalam pengembangan SIS (Saveguard Information System), SRN (National Registry System), MRV Protocol, Compensation Baseline, dan perhitungan Result Based Payment (RBP), guna pemantapan instrumen ekonomi lingkungan. Selain itu, Menteri Siti Nurbaya juga berbagi formasi mengenai Laporan RI tentang pengurangan emisi karbon tahun 2016/2017.

Disamping itu, informasi mengenai persiapan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang proses pembentukannya dilaksanakan melalui kerja sama intensif dengan Kementerian Keuangan RI juga disampaikan oleh Menteri Siti Nurbaya pada pertemuan tersebut. Dalam hal ini, diharapkan BPDLH dapat mulai beroperasi pada bulan September 2019, untuk mengelola RBP sebagai mekanisme memperoleh dan menerima dana keuangan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim, berdasarkan kerja sama bilateral RI-Norwegia yang telah berjalan.

Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama lanjutan dengan Pemerintah Norwegia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim. Dalam hal ini, RI sangat mendukung jika tambahan kerja sama bilateral baru juga dapat mencakup perlindungan hutan bakau (mangrove), dan pengembangan International Tropical Peatland Center (ITPC). Merujuk pada UNEA ke-4, pengelolaan mangrove dan lahan gambut di Indonesia telah memperoleh penilaian yang sangat baik, khususnya terkait kemanfaatanya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati (Kehati).

Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan selamat kepada Norwegia yang telah menjembatani isu penting terkait Kehati hingga ketingkat global dalam rangka menuju The 15th Conference of Parties (COP) Convention on Biological Diversity (CBD), di Kunming, China, tahun 2020.

Terkait kebijakan nasional pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan hutan, Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan prioritas Indonesia pada 5 tahun ke depan. KLHK RI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dampak perubahan iklim. Menteri Siti Nurbaya menggarisbawahi dukungan Presiden RI pada program Perhutanan Sosial yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, dibandingkan jika hanya mengandalkan produksi kayu. Selain itu, RI juga giat melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain pengendalian pencemaran sungai Citarum, Ciliwung, seperti upaya penanggulangan pencemaran sungai dengan mengembangkan ekoriparian.

Menteri Ola Evestuen mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan RI dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan, serta mengajak untuk melestarikan mangrove dan meningkatkan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan, termasuk hal-hal terkait kemitraan, konservasi, dan rencana implementasi Phase-3 REDD+ RI-Norwegia. Dalam kaitan ini, RBP merupakan salah satu agenda penting dan saat inibmasih menunggu beroperasinya Badan Layanan Umum (BLU).

Pemerintah Indonesia dan Norwegia sepakat untuk memperpanjang kerja sama pengendalian perubahan iklim dengan Norwegia yang akan berakhir pada 2020. Cakupan kerja sama akan diperluas antara lain dengan memasukkan pengelolaan hutan bakau (mangrove) dan ekoriparian. Hal-hal teknis terkait akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan di Indonesia dan Norwegia.