Home > News > Economic > Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Paparkan Keberhasilan Indonesia Dalam Rangkaian Kegiatan ‘The 9th Trondheim Conference on Biodiversity’

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Paparkan Keberhasilan Indonesia Dalam Rangkaian Kegiatan ‘The 9th Trondheim Conference on Biodiversity’

Official Opening: ‘The 9th Trondheim Conference on Biodiversity’

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya, telah menghadiri Official Opening of ‘The 9th Trondheim Conference on Biodiversity’, di Hotel Scandic Lerkendal, Trondheim Norwegia, Selasa (2/7/2019). Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, Todung Mulya Lubis, turut mendampingi partisipasi Menteri LHK RI dalam rangkaian kegiatan konferensi tersebut.

Fokus utama konferensi adalah untuk memberikan dukungan bagi pembahasan yang sedang berlangsung tentang kerangka kerja keanekaragaman hayati (Kehati) global paska-2020. Konferensi tersebut menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membahas pengetahuan terbaru dan terbaik yang tersedia dan relevan dengan fungsi dan layanan Kehati, serta untuk mempertimbangkan implikasi Iptek dalam pengembangan kerangka kerja Kehati global paska-2020.

Pembukaan konferensi diawali dengan sambutan selamat datang dari Wakil Walikota Trondheim, Ola Lund Relonen, dan Wakil Parlemen Saami, Hendrik Olsen. Selanjutnya berturut-turut sambutan disampaikan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup (LH) Norwagia, Ola Elvestuen, Wakil Menteri Lingkungan dan Pembanguan Berkelanjutan Kolombia, Menteri LHK RI, dan Wakil Menteri Ekologi dan Lingkungan RRT.

Dalam paparannya Menteri LHK RI berbagi informasi dan pengalaman Indonesia dalam pengelolaan Kehati di tanah air. “Sebagai negara yang kaya akan Kehati, RI telah mengelola 552 kawasan konservasi seluas 22 juta hektar. Selain itu, RI memiliki sekitar 29 juta hektar hutan lindung dan 0,7 juta hektar kawasan ekosistem penting (ekosistem esensial). Jika dijumlahkan, berarti lebih dari 51 juta hektar kawasan di Indonesia yang berstatus dilindungi, atau lebih dari 28% dari daratan Indonesia. Angka ini telah melampaui target global Aichi,” ujar Menteri LHK RI.

Aichi Target merupakan kesepakatan setiap negara yang meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD). Indonesia telah meratifikasi CBD sejak 1994. Aichi Target dalam kerangka CBD dimulai sejak 2015 dan akan berakhir di 2020. Di Indonesia, Aichi Target diterjemahkan menjadi Indonesian Biodiversity Strategy Action Plans (IBSAP), dengan salah satu targetnya adalah mempertahankan 11% kawasan lindung dan ekosistem demi pelestarian Kehati.

Menteri LHK RI menambahkan bahwa untuk kawasan konservasi laut, RI tercatat telah memiliki sekitar 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada 2018. Angka luasan kawasan ini juga telah melampaui Aichi Target yang akan berakhir pada 2020.

Selanjutnya Menteri LHK RI menjelaskan terkait konservasi pada tingkat spesies, dimana RI telah menetapkan target untuk memulihkan populasi 25 spesies yang terancam punah setidaknya sebesar 10% mulai 2013 sampai 2019. Untuk kepentingan tersebut telah disusun peta jalan untuk mencapai target, serta membangun 272 lokasi pemantauan selama 5 tahun terakhir. Salah satu hasil yang dicapai, misalnya, populasi Bali Myna (Leucopsar rothschildi) di Taman Nasional Bali Barat telah meningkat dari 31 individu pada 2015, menjadi 191 individu pada 2019. Contoh lain adalah kegiatan konservasi telah meningkatkan populasi Harimau Sumatera di 4 taman nasional (Gunung Leuseur, Kerinci Seblat, Berbak Sembilang, dan Bukit Barisan Selatan).

Untuk program konservasi ex-situ, Indonesia telah membentuk 84 kebun binatang, 27 unit rehabilitasi satwa liar dan 1.118 unit penangkaran. RI juga telah mengembangkan peraturan untuk memastikan keterkaitan antara konservasi ex-situ dengan konservasi in-situ melalui restocking untuk pemulihan populasi spesies di alam. Indonesia juga telah mengeluarkan standar untuk kesejahteraan hewan. Terkait konservasi sumber daya genetik, RI telah mengembangkan bioprospeksi untuk mengeksplorasi nilai sumber daya genetik untuk keamanan dan kesehatan pangan, seperti Candidaspongia sp., Spons endemik di Teluk Kupang yang telah diidentifikasi sebagai zat anti kanker.

Namun demikian Menteri LHK RI menyebutkan masih adanya tantangan besar, yaitu terkait pemanfaatan Kehati yang tidak berkelanjutan seperti perdagangan ilegal satwa liar dan kejahatan terkait. Untuk mengatasinya, RI melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang hasilnya mampu melindungi 7,6 juta ha hutan. Hal Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan hubungan erat antara Kehati dan hutan sebagai ekosistem.

Pemerintah RI juga berpandangan bahwa untuk mencapai target global, pengarusutamaan Kehati dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan lintas sektor, termasuk sektor publik dan swasta adalah kunci untuk menyeimbangkan konservasi dengan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh nyata, nampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Indonesia saat ini, dimana Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan nasional tentang pembangunan jalan hijau di kawasan hutan, seperti pembangunan jembatan layang atau underpass untuk melindungi habitat satwa liar.

Indonesia mengajak negara-negara pemilik Kehati yang hadir untuk berkomitmen memobilisasi sumber daya baru untuk Kehati dari berbagai sumber, termasuk penghitungan modal alam, menginternalisasi eksternalitas, pembayaran untuk jasa ekosistem, dana lingkungan, perpajakan lingkungan, pelabelan lingkungan, kampanye publik dan kepemimpinan.

“Saya ingin menyerukan peningkatan kerja sama global untuk melindungi Kehati kita. Saya harap kita dapat bekerja bersama untuk merumuskan indikator, instrumen, mekanisme, upaya, dan jalan ke depan untuk mencapai tujuan ambisius pasca Kerangka Kehati Global 2020,” pungkas Menteri LHK RI.

Sebelum mengakhiri paparannya Menteri LHK RI memperlihatkan video singkat pelaksanaan konservasi Kehati di Indonesia yang menarik perhatian seluruh peserta konferensi.

Hadir dalam official opening tersebut,  Carlos Manuel Rodriguez, Minister of Environment, Costa Rica; Svenja Schulze, Minister for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany; Mary Goretti Kikutu Kimono, Minister of Environment, Uganda; Goran Trivan, Minister of Environment, Serbia; Krista Mikkonen, Minister of Environment and Climate Change, Finland; Batio Nestor Bassiere, Minister of Green Economy and Climate Change, Burkina Faso; Dr. Zhai Qing, Vice Minister of Ecology and Environment, The People’s Republic of China; María Claudia García, Deputy Minister of Environment and Sustainable Development, Colombia; Martine Dubuc, Associate Deputy Minister of Environment and Climate Change, Canada; Takaaki Katsumata, Vice Minister of Environment, Japan; dan Ms. Inger Andersen, Executive Director of UN Environment.

Ministerial Luncheon: ’Financing and Implementation of The New Global Biodiversity Framework’

Kegiatan Ministerial Luncheon dilaksanakan dalam rangkaian High Level Meeting on Biodiversity, di Hotel Britania Trondheim, Norwagia (2/7/2019). Minister Luncheon dibuka oleh Menteri Iklim dan LH Norwegia, dimoderatori oleh Direktur UNEP-World Conservation Monitoring. Tiga ahli berkelas internasional hadir mempresentasikan beberapa hal terkait Financing and Implementation of The New Global Biodiversity Framework, yaitu: Direktur Program Global Environment Facilities (GEF), Gustavo Fonseca, Deputi Direktur Lingkungan Hidup OECD, Anthony Cox, dan Profesor Universitas Oslo di bidang Hukum, Prof. Christina Voight.

Menteri Iklim dan LH Norwegia menyampaikan bahwa Pertemuan Tingkat Tinggi dalam kerangka The 9th Trondheim Biodiversity Conference tersebut dilaksanakan guna membahas berbagai pandangan terkait aspek pembiayaan yang berkelanjutan, sebagai  salah satu elemen penting dalam implementasi Kerangka Kerja Global Kehati paska 2020.

Pada kesempatan tersebut Menteri LHK RI menyampaikan bahwa dalam bidang finansial, RI aktif mengembangkan inovasi solusi untuk mendapatkan dukungan kegiatan konservasi dari kementerian dan lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, CSO, dunia usaha, media dan para pihak terkait, seperti ekowisata berbasis masyarakat, seperti di Tangkahan Sumatera Utara. Menteri LHK RI menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konservasi Kehati dalam penerapan Kerangka Kerja Global Kehati pasca 2020 dibutuhkan upaya kolaboratif dalam memobilisasi sumberdaya pembiayaan dari berbagai sumber dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Menteri LHK RI menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk Kehati dan konservasi sumber daya alam terbatas, oleh karena itu RI sepakat atas usulan untuk memperkuat/memperbaharui skema REDD+ agar nilai sumber daya alam dan upaya konservasi Kehati mendapatkan apresiasi nilai yang lebih baik. “Sebagai bagian komitmen politik, Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Strategy pada Mei 2019 lalu,” ujar Menteri LHK RI.

High Level Dinner: ‘Reducing Deforestation from Globally Traded Agricultural Commodities’

Jamuan makan malam bagi pimpinan Delegasi konferensi tersebut dilaksanakan untuk membahas isu terkait upaya pengurangan deforestasi (2/7/2019). Acara diawali sambutan Menteri Iklim dan LH Norwegia yang menyampaikan bahwa negara-negara pemilik sumber daya hutan harus menghentikan deforestasi secara penuh pada tahun 2020 (full stop of deforestation) dan memikirkan kembali segala kegiatan, termasuk sektor pertanian, yang lebih berkelanjutan dan menghentikan timbunan limbah makanan (stop food waste).

Menteri LHK RI menyampaikan hal-hal penting terkait perhatian komunitas internasional terhadap RI yang mengembangkan komoditas pertanian, terutama kelapa sawit yang seringkali dituduh mengkonversi kawasan hutan alam (land use change). Dalam hal ini, Pemerintah RI telah melakukan moratorium perizinan baru untuk mengelola hutan alam primer dan lahan gambut sejak 2011 dan kemudian diperketat setelah 2015. Selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Lebih lanjut Menteri LHK RI menjelaskan bahwa jika pada periode 2014-2015 laju rata-rata deforestasi RI sebesar 1,09 juta hektar, maka pada periode tahun 2015-2016 laju rata-rata deforestasi turun drastis menjadi hanya seluas 0,63 juta hektar, bahkan turun lebih jauh hanya menjadi 0,48 juta hektar pada periode 2016-2017. Berdasarkan pemantauan oleh Global Land Analysis and Discovery (GLAD) Universitas Maryland, laju deforestasi hutan primer Indonesia telah menurun 40% di bawah rata-rata kehilangan tutupan hutan pada periode 2002-2016.

“Data tersebut menunjukkan bahwa Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian LHK RI telah melakukan intervensi regulasi dan penegakan hukum yang menjadi kunci utama dalam upaya penurunan deforestasi di Indonesia, termasuk moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut” tegas Menteri LHK RI.

“Untuk memperkuat hal tersebut, RI akan mendorong agar moratorium tersebut permanen, artinya tidak akan ada lagi izin-izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut” imbuh Menteri LHK RI. Upaya tersebut diikuti dengan moratorium izin baru untuk kelapa sawit, mengevaluasi izin-izin yang sudah ada, didukung dengan kebijakan menjaga HCFV serta peningkatan produktivitas kebun sawit sesuai dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Implementasi Perhutanan Sosial juga menjadi cara RI menurunkan deforestasi sekaligus menjamin produktivitas areal hutan untuk kesejahteraan masyarakat. “Implementasi Perhutanan Sosial dengan mengalokasikan hutan dengan tutupan rendah digarap bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak hutan. Hal ini yang menjamin produktivitas areal kawasan hutan”, pungkas Menteri LHK RI.

Upaya Indonesia tersebut sangat diapresiasi oleh Norwegia dan negara-negara lain yang hadir dalam konferensi tersebut, karena sejalan dengan UN SDGs, Paris Agreement on Climate Change dan CBD.