Home > News > Economic > Uni Eropa Apresiasi Perkembangan Pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia

Uni Eropa Apresiasi Perkembangan Pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia

Brussels, Belgia: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya telah melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia pada tanggal 25-26 Maret 2018. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat engagement Pemri dengan berbagai stakeholders di Uni Eropa. Sebagaimana diketahui, berbagai pemangku kepentingan di UE kerap menyerukan bahwa kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia sehingga muncul usulan untuk phase out palm oil-based biofuels di UE pada tahun 2021.

Dalam kunjungan tersebut Menteri LHK telah bertemu dengan Heidi Hautala, Vice-President of the European Parliament untuk menjelaskan langkah-langkah Pemri untuk mengatasi deforestasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia telah menurun drastis dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar dan diproyeksikan turun menjadi 0,45 juta hektar pada 2020 dan 0,35 juta hektar pada 2030.

“Hal ini merupakan dampak dari penerapan moratorium pengalihan lahan gambut, penguatan law enforcement dan upaya penerapan good governance di tingkatan pemerintah daerah,” tutur Menteri LHK. Upaya Pemri untuk memperbaiki pengelolaan lahan di Indonesia, terutama dalam aspek lahan diapresiasi oleh politisi yang berasal dari Finlandia tersebut.

VP Hautala menyampaikan pula bahwa sejak Kamis kemarin (22/3) dokumen proses pembahasan antara Parlemen, Dewan dan Komisi EU mengenai rencana pengenaan tarif untuk kelapa sawit terbuka untuk publik sesuai perintah pengadilan. Ini memudahkan Indonesia untuk mencermati perkembangan dan menyampaikan respon.

Menteri LHK yang didampingi oleh Duta Besar RI di Brussel, Yuri O. Thamrin, juga menjelaskan bahwa produksi kelapa sawit telah menjadi tumpuan hidup lebih dari 4, juta orang secara langsung dam 21 juta orang secara tidak langsung, yang 42% di antaranya adalah petani kecil (smallholder farmers).

Dalam kesempatan lain, Menteri LHK juga telah bertemu dengan Karmenu Vella, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries yang membawahi bidang lingkungan hidup. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menghargai kerjasama pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan skema pertama yang berjalan dalam kerangka EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT).  “Skema FLEGT akan diterapkan untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan akan disahkan dalam Perpres pada akhir 2018″ ujar Menteri LHK.

Ide ini disambut baik oleh pihak Uni Eropa karena UE sangat mementingkan transparansi. Selain itu, UE juga mengusulkan untuk mengintegrasikan ISPO dgn skema internasiona​l Responsible Sustainable Palm Oil – RSPO).

Dalam pertemuan tersebut Dubes Thamrin menyampaikan bahwa masih terdapat loopholes terkait akses produk kayu bersertifikat ke Uni Eropa. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh negara pesaing lain yang produknya tidak bersertifikat. “Sejumlah Port Authority di negara UE belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai FLEGT sehingga UE diharapkan dapat melakukan enforcement ke berbagai pihak terkait” tutur Dubes Thamrin.

Menteri LHK juga membahas pencemaran laut dengan Komisioner Vella. Menteri Siti menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah menggalang kerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menahan arus sampah dari daratan.

Selain pertemuan tersebut, Menteri LHK juga berkesempatan untuk mengunjungi Circular Economy di kota Tournai untuk meninjau salah satu fasilitas pengolahan sampah di Belgia. (Penulis: Fahmi Jamaludin, Minister Counsellor Politik KBRI Brussel)

Sumber